Peraturan Daerah Kabupaten

Peraturan Daerah (Perda) 

Memiliki hubungan yang erat dengan ketujuh jenis peraturan perundang-undangan lainnya dalam hierarki hukum Indonesia. Berikut adalah penjelasan mengenai hubungan tersebut:

a). UUD 1945: Perda harus sesuai dengan UUD 1945, yang merupakan hukum dasar tertinggi di Indonesia. Semua peraturan, termasuk Perda, tidak boleh bertentangan dengan UUD 19451.

b). Ketetapan MPR (Tap MPR): Perda juga harus sesuai dengan Tap MPR, yang berada di bawah UUD 1945 dalam hierarki perundang-undangan.

c). Undang-Undang (UU) / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu): Perda dibuat untuk melaksanakan UU dan Perppu. Oleh karena itu, Perda harus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU dan Perppu.

d). Peraturan Pemerintah (PP): Perda harus sesuai dengan PP, karena PP memiliki kedudukan yang lebih tinggi dalam hierarki perundang-undangan1.

e). Peraturan Presiden (Perpres): Perda berada di bawah Perpres dalam hierarki perundang-undangan. Perpres dikeluarkan oleh Presiden untuk menjalankan kebijakan pemerintah dan harus sesuai dengan PP.

f). Peraturan Daerah Provinsi (Perda Provinsi): Perda Kabupaten/Kota harus sesuai dengan Perda Provinsi, karena Perda Provinsi memiliki kedudukan yang lebih tinggi dalam hierarki perundang-undangan 

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Hubungan Tap MPR

 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR) memiliki hubungan penting dengan tujuh tingkatan hierarki peraturan perundang-undangan lainnya. Secara umum, hubungan TAP MPR dengan hierarki lain dapat dijelaskan sebagai berikut: 1. TAP MPR dengan UUD 1945:    TAP MPR berada di bawah UUD 1945. Ketetapan yang dihasilkan oleh MPR harus berlandaskan dan tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945, yang merupakan sumber hukum tertinggi di Indonesia. UUD 1945 memberikan dasar hukum bagi TAP MPR, serta mengatur kewenangan MPR dalam menetapkan ketetapan tersebut. 2. TAP MPR dengan Undang-Undang (UU) atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu):    TAP MPR memiliki kedudukan lebih tinggi daripada Undang-Undang (UU) dan Perpu. Artinya, UU dan Perpu tidak boleh bertentangan dengan ketetapan yang telah ditetapkan oleh MPR. Jika ada UU yang bertentangan dengan TAP MPR, UU tersebut dapat dianggap tidak sah atau perlu direvisi agar sesuai dengan TAP MPR yang berl...
Baca selengkapnya